Mohon dan Silahkan Memberikan Tanggapan Terhadap Rancangan Produk Hukum Ini

 



GUBERNUR sulawesi selatan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI sulawesi selatan

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR sulawesi selatan,

Menimbang

:

a.        bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah guna mendukung pembangunan nasional, pemerintah daerah perlu melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda secara terencana, sistimatis, terpadu, berkesinambungan, berkelanjutan;

b.       bahwa melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai pelaksanaan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

c.        bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembangunan Kepemudaan.

Mengingat

:

1.       Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.       Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I  Sulawesi  Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi  Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3.       Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbanga Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4.       Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5.       Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.       Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

10.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

11.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

12.    Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13.    Peraturan Presiden No 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

14.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

16.    Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

17.    Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

18.    Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.     Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3.     Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

4.     Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan

6.     Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

7.     Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8.     Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Organisasi Perangkat Daerah.

9.     Pemuda adalah (laki-laki dan perempuan) warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

11. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan citacita pemuda.

12. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

13. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.

14. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

15. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

16. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

17. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

18. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

19. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

20. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.

21. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

22. Pendataan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikannya Surat Keterangan Terdaftar kepada organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

23. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

24. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

28. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

 

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

 Pembangunan Kepemudaan berasaskan:

a.    Ketuhanan Yang Maha Esa;

b.   Kemanusiaan;

c.    Kebangsaan;

d.   Kebhinekaan;

e.    Demokratis;

f.     Keadilan;

g.    Partisipatif;

h.   Kebersamaan;

i.     Kesetaraan; dan

j.     Kemandirian;

k.   Kearifan lokal;

l.     Inklusif.

Pasal 3

(1)      Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)      Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(3)      Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

 

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)      Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan daerah serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan..

(2)      Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

(1)      Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD, UPTD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

(2)      Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a.    menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;

c.    menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;

d.   mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;

e.    merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;

f.     menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;

g.    memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;

h.   memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;

i.     mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

j.     memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan  

k.   memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

(3)    tanggung jawab pelaksanaan tugas Gubernur diselenggarakan oleh OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 7

(1)   Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.

(2)   Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda/organisasi kepemudaan dan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.

(3)   Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

 

 

Pasal 8

(1)   Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan lainnya baik daerah, nasional maupun internasional

(2)   Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

 

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

(1)      Pemuda berperan aktif sebagai:

a.     kekuatan moral, berdasarkan standar etik masyarakat Sulawesi Selatan;

b.     kontrol sosial, berdasarkan nilai-nilai lokal, dan

c.     agen perubahan dalam segala aspek pembangunan

(2)      Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :

a.     menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

b.     memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual; 

c.     meningkatkan kesadaran hukum;

d.     meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan

e.     meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.

(3)      Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:

a.     memperkuat wawasan kebangsaan; 

b.     membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat; 

c.     membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; 

d.     meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

e.     menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan

f.      memberikan kemudahan akses informasi.

(4)      Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:

a.      pendidikan politik dan demokratisasi; 

b.     sumberdaya ekonomi;

c.      kepedulian terhadap masyarakat;

d.     ilmu pengetahuan dan teknologi;

e.      olahraga, seni, dan budaya;

f.       kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan hidup;

g.      pendidikan kewirausahaan; dan

h.     kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

 

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

a.    menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;

b.   menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.    memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;

d.   melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;

e.    meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;

f.     meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;

g.    melestarikan budaya Daerah dan nasional;

h.   meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;

i.     meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar pemuda; dan

j.     pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 11

Setiap pemuda berhak mendapatkan :  

a.  perlindungan terhadap berbagai resiko;

b.  perlakuan khusus utamanya golongan minoritas;

c.  akses untuk pengembangan diri;

d.  kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi  dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

e.  Manfaat dari hasil-hasil pembangunan;

f.   akses  pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan;

g.  akses membentuk jejaring kemitraan; dan

h. peningkatan kualitas sumber daya manusia

BAB VI

STRATEGI PENYADARAN

Pasal 12

(1)  Penyadaran  kepemudaan  berupa  gerakan  pemuda  dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan   lingkungan  strategis bai domesti maupu globa sert mencegah   dan menangani risiko.

(2)  Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

a.    pendidikan agama dan akhlak mulia;

b.   pendidikan wawasan kebangsaan;

c.    penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d.   penumbuhan semangat bela negara;

e.    pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;

f.     pemahaman kemandirian ekonomi;

g.    pemahaman lingkungan hidup; dan

h.   penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

(3)  Bentuk-bentuk penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi nilai-nilai lokal

(4)  Kegiatan dalam rangka melaksanakan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

 

 

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

(1)   Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2)   Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pemuda baik organisasi kepemudaan maupun kelompok-kelompok pemuda.

(3)   Luaran pendidikan dan pelatihan ditindaklanjuti dengan program pemagangan di tempat kerja melalui kerjasama OPD terkait.

 

Pasal 14

(1)   Guna mewujudkan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) pemerintah daerah perlu mendirikan pusat pelatihan pemuda.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelatihan pemuda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

 

BAB VIII

PENGEMBANGAN

 

Bagian Kesatu

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 15

 

(1)   Pemerintah   daerah   menetapkan   kebijaka strategi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sesuai dengan arah pembangunan daerah.

(2)   Pelaksanaan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi   oleh    pemerintah    daerah, dunia usaha,    masyarakat,    dan/atau    organisasi kepemudaan.

(3)   Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

  1. pendidikan;
  2. pelatihan;
  3. pengkaderan;
  4. pembimbingan;
  5. pendampingan; dan/atau
  6. forum kepemimpinan pemuda

(4)   Tata cara lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur

 

 

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 16

(1)     Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

a.        latihan;

b.        pemagangan;

c.         pembimbingan;

d.        pendampingan;

e.         kemitraan;

f.          promosi; dan/atau

g.        bantuan akses permodalan dan pemasaran

(2)  Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat  dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Bagian Ketiga

 Pengembangan Kepeloporan

Pasal 17

(1)   Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

  1. pelatihan,
  2. pendampingan, dan/atau
  3. forum kepemimpinan pemuda.

(2)   Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

BAB IX

SENTRA PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 18

(1)      Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah dan menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

(2)      Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat atau ruang termasuk prasarana, sarana, dan lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

(3)      Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya pemuda.

 

 

Pasal 19

(1)    Sentra Pemberdayaan Kepemudaan terdiri atas :  

a.    koperasi Pemuda;

b.   gedung Pemuda;

c.    gelanggang Pemuda;

d.   pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;

e.    perpustakaan; dan

f.     prasarana lain. 

(2)    Penyediaan Sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi : 

a.    penyadaran Pemuda;

b.   pemberdayaan Pemuda; dan

c.    pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan  Pemuda.

(3)    Penyediaan Sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Penyediaan Sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Untuk menunjang pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

 

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

 

 

BAB X

ORGANISASI KEPEMUDAAN

 

Pasal 22

 

(1)   Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan  dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.

(2)   Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, daerah, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.

(3)   Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan tugas, profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4)   Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.

 

Pasal 23

 

(1)  Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.

(2)  Standar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:

a.    Akta pendirian;

b.   Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART);

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.   Sekretariat;

e.    Program Kerja;

f.     Surat Keterangan Terdaftar (SKT);

g.    Struktur organisasi

 

 

 

 

 

BAB XI

PENDANAAN

 

Pasal 24

 

(1)   Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab  Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

(2)   Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:

a.    Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

b.   organisasi kepemudaan,

c.    pelaku usaha;

d.   masyarakat; dan

e.    sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 25

(1)   Gubernur dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan.

(2)   Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.

 

Pasal 26

 

(1)    Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah  mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.

(2)    Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  pengurus organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui OPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme  pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 27

 

(1)   Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.

(2)   Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.

(3)   Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari  Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan  dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan  Peraturan Gubernur.

 

Pasal 28

 

(1)  Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau organisasi  Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur melalui OPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan. 

(2)  Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau  kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 29

 

Gubernur berwenang mengelola dana pembangunan Kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB XII

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 30

(1)   Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan disusun berdasarkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

(2)   Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud dari pasal (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

 

 

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal,

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal,

 

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

 

 

 

 

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017, NOMOR

 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : (      /   /2017)

 

Artikel Terkait