Mohon dan Silahkan Memberikan Tanggapan Terhadap Rancangan Produk Hukum Ini


GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR ….. TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

 

Menimbang            

 a.

Bahwa Kawasan Karst Maros Pangkep yang terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep merupakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan (non-renewable), yang jika rusak tidak dapat dipulihkan (unretrievable) dan merupakan ekosistem yang sangat peka untuk segala bentuk perubahan lingkungan;

 

b.

Bahwa Bentang Alam Karst Maros Pangkep merupakan Kawasan Ekosistem Esensial yang memiliki nilai budaya, sejarah, ekonomi, ilmiah dan kemanusiaan. Nilai budaya berkaitan dengan potensi warisan budaya dan cagar budaya berupa situs-situs gua prasejarah. Nilai ekonomi berkaitan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pengelolaan air dan pariwisata. Nilai ilmiah berkaitan dengan ilmu geologi, speleologi, biologi, arkeologi, paleontologi dan ilmu kebumian lainnya. Nilai kemanusiaan berkaitan dengan keindahan, rekreasi, pendidikan, unsur-unsur spritual dan agama atau kepercayaan;

 

c.

Bahwa Karst Maros Pangkep mempunyai fungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah dan sebagai penimbun air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik turunnya muka air bawah tanah di ekosistem, yang merupakan sumber air untuk masyarakat;

 

d.

Bahwa untuk menjaga kelestarian ekosistem Karst Maros Pangkep dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan karst tersebut diperlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut;

 

e.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

 

 

 

 

 

Mengingat:                  1.   Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3419);

2.    Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 167);

3.         Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 4377);

4.         Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);

5.         Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.         Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);

7.         Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

8.         Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);

9.         Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 4737);

10.     Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4833);

11.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

12.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (DEKOSENTRASI) Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah;

13.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

14.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

15.     Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karbon Hutan;

16.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung;

17.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

18.     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;

19.    Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

20.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21.    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;

22.    Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.146/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Terestrial.

23.    Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.1489/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Penempatan Kawasan Ekosistem Esensial karst Maros Pangkep.

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan              PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.      Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.      Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.      Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

4.      Kabupaten adalah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian wilayahnya berada dan atau dipengaruhi oleh ekosistem Karst Maros Pangkep.

5.      Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Maros dan Bupati Pangkep bersama perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

6.      Dinas terkait adalah Satuan kerja Pemerintah Daerah yang terlibat dalam pengelolaan ekosisten Karst Maros Pangkep.

7.      Para pemangku kepentingan adalah Lembaga Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, badan usaha, lembaga perguruaan tinggi, lembaga penelitian (riset) dan lembaga swadaya masyarakat, yang terlibat dalam pengelolaan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.

8.      Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arahan bagaimana sesuatu harus dilakukan.

9.      Pelindungan dan pengelolaan ekosistem karst adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem karst dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem karst yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

10.  Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/ atau dolomit.

11.  Kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarts dan endo karst tertentu yang berstatus sebagai kawasan lindung geologi.

12.  Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun non hayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup;

13.  Ekosistem esensial  adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan dikelola seperti untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati;

14.  Ekosistem Karst Maros Pangkep adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukiman tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep seluas 1.867.676 hektar.

15.  Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan manusia dalam suatu Kawasan Ekosistem Esensial secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar Kawasan Ekosistem Esensial untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

16.  Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya.

17.  Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan Iainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2

(1)         Maksud Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep adalah:

a.       sebagai pedoman penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan karst sebagai kawasan ekosistem esensial secara terpadu di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;

b.      sebagai pedoman untuk meningkatkan upaya pelindungan bentang-alam karst yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya; dan

c.       sebagai upaya perlindungan sumberdaya batuan karbonat bermorfologi karst sesuai dengan fungsinya dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

(2)         Tujuan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkepadalah menunjang pelaksanaan pelindungan dan pengelolaan kawasan karst yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep secara terpadu.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN

Pasal 3

Pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep secara terpadu dilaksanakan berdasarkan azas:

a.    Keseimbangan yang menekankan pada terbangunnya keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial, budaya dan ekonomi;

b.    Pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam;

c.    Integritas pengelolaan yaitu perencanaan pembangunan para pihak di kawasan ekosistem esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep didasarkan pada satu perencanaan yang telah disepakati;

d.   Pemberdayaan masyarakat yaitu pelibatan masyarakat secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pelindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

e.    Kelestarian fungsi hutan yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemeliharaan dan pemulihan kondisi hutan dan lahan yang akan menjamin kelestarian fungsi hutan yang berada di dalam kawasan ekosistem Karst Maros Pangkep;

-5_

     f. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan yaitu pendekatan yang memelihara/menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;

g.  Keadilan sosial yaitu mengutamakan keterlibatan masyarakat yang mata pencahariannya sangat tergantung pada manfaat dari hutan dan lahan, sehingga mereka memiliki aksesbilitas yang lebih baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan; dan

h.  Kepastian hukum, yaitu adanya jaminan hukum yang melindungi hak-hak para pihak;

 

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasar 4

Ruang lingkup pelindungan dan pengelolaan Kawasan Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep meliputi :

a.   Pola ruang ekosistem Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;

b.   Strategi, kebijakan dan langkah perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep terpadu;

c.   Kelembagaan pengelolaan ekosistem Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkepterpadu; dan

d.  Pembiayaan pengelolaan ekosistem Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep terpadu;

e.   Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

 

BAB IV

POLA RUANG KAWASAN KARST LINTAS KABUPATEN MAROS DAN KABUPATEN PANGKEP

Pasal 5

(1)         Pola ruang ekosisten Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep merupakan perangkat operasional dalam melakukan perencanaan pengelolaan ekosistem Karst di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

(2)         Pola ruang ekosistem Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Daerah ini.

(3)         Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran sebaran indikatif bentang alarn karst yang berfungsi sebagai kawasan lindung geologi dan sebaran indikatif kawasan batu gamping yang dapat dimanfaatkan setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

 

BAB V

RENCANA PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP Dl KABUPATEN MAROS DAN KABUPATEN PANGKEP

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

Pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan rencana pelindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep adalah :

a.             Dilakukan secara holistik/integratif, terencana dan berkelanjutan guna menompang kehidupan manusia dan mahkluk hidup Iainnya serta menjaga kelestarian lingkungan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat;

b.             Dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan;

c.             Masyarakat yang memperoleh manfaat atas pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, baik secara langsung maupun tidak langsung wajib menanggung biaya pengelolaan secara proporsional (prinsip insentif — disinsentif);

d.            Penanganan kegiatan direncanakan, dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang utuh sekaligus berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang ditinjau dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam kawasan karst secara utuh sebagai satu kesatuan ekosistem; dan

e.             Pemanfaatan kawasan batu gamping untuk kegiatan bersifat ekonomis, dilaksanakan pada sebaran batu gamping di luar kawasan yang akan ditetapkan sebagai bentang alam karst dengan persyaratan sebagai berikut :

1.          Kawasan batu gamping yang dimanfaatkan berada di luar kawasan bentang alam karst yang dilindungi;

2.          Kawasan batu gamping yang dimanfaatkan tidak memenuhi kriteria bentang alam karst sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012;

3.          Calon pemanfaat kawasan batu gamping mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyelidikan kawasan yang dimohonkan;

4.          Penyelidikan kawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah

Daerah yang terdiri para ahli dan tim teknis karst;

5.          Hasil penyelidikan akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral CCI. Kepala Badan Geologi untuk penetapan kawasan batu gamping yang dapat dimanfaatkan;

 

Bagian Ketiga

Tujuan, Sasaran dan Langkah-langkah

Pasal 8

(1)  Tujuan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep adalah :

a.    Menjamin keberadaan ekosistem karst dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;

b.    Mengoptimalkan aneka fungsi ekosistem karst yang meliputi fungsi konservasi dan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;

c.    Meningkatkan daya dukung hidrologi di daerah aliran sungai di atas bentukan karst sungai di dalam bentukan karst dan daerah tangkap air di bentang-alam karst; dan

d.   Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan di bentang-alam karst, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

(2)         Sasaran perlindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep terpadu adalah :

a.           meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi di dalam kawasan karst;

b.           meningkatkan peran para pihak dalam pengelolaan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep;

c.           meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang dilakukan para pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan

d.          meningkatkan kerjasama para pihak dalam pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;

(3)         Langkah-langkah pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep adalah:

a.           melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatan peta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250,000. Termasuk pembuatan peta kawasan ekosistem esensial karst Maros Pangkep;

b.           penyusunan rencana strategis/aksi perlindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep secara partisipatif, berkelanjutan dan terpadu;

c.           melakukan penyelidikan kawasan bentang alam karst yang meliputi kegiatan inventarisasi bentuk eksokarst dan endokarst serta kegiatan pemetaan bentuk eksokarts dan endokarst. Hasil kegiatan penyelidikan ini berupa peta dengan skala 1 : 50,000.;

d.          mengajukan penetapan bentang alam karst berdasarkan hasil penyelidikan oleh Gubernur kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Kepala Badan Geologi;

e.           mengembangkan kebijakan dengan mendorong tersusunnya peraturan dan kebijakan yang mengakomodir pelaksanaan pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;

f.            Pengembangan model-model pengelolaan ekosistem karst yang tepat berdasarkan tipologi tapaknya masing-masing

g.           Mendorong partisipasi aktif masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam proses pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;

h.           Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan di Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;

i.             Penanganan tindakan pelestarian lingkungan, alam, cagar budaya, troglodyte, gambar pada kawasan gua prasejarah di bentang alam karst; dan

j.             Penanganan tindakan perlindungan terhadap benda cagar budaya, troglodyte, gambar dan lingkungan kehidupan warisan budaya masa lalu, yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi aset budaya yang perlu dipertahankan;

Pasal 9

Pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh para pihak secara terkoordinasi dan dipandu dengan panduan rencana aksi/strategis pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

 

BAB VI

PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST MAROS PANGKEP Dl KABUPATEN MAROS DAN KABUPATEN PANGKEP

Pasal 10

(1)         Dalam upaya pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep secara terpadu dan terintegrasi, dibentuk Forum Pengelola Ekosistem Karst yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Pangkep serta pemangku kepentingan Iainnya.

(2)         Susunan pengurus, tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab pengurus Forum Pengelola Ekosistem Karst Maros Pangkep ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep bersumber dari :

a.           Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b.          Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

c.           Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; dan

d.          Sumber lain yang sah;

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dilakukan pada tahap :

a.                perencanaan pengelolaan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep;

b.               pemanfaatan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep; dan

c.                pengendalian pemanfaatan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.

 

Pasal 13

Bentuk peran masyarakat dalarn perencanaan pelindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep berupa :

a.   Memberikan masukan mengenai :

1.    persiapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan esensial karst;

2.    Penentuan arah pengembangan kawasan esensial karst;

3.    pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan esensial karst;

4.    perumusan konsepsi rencana pengelolaan kawasan esensial karst; dan/ atau

5.    penetapan rencana pengelolaan kawasan esensial karst;

b.    Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan pengelolaan;

 

Pasal 14

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan esensial karst dapat berupa :

a.    masukan mengenai kebijakan pemanfaatan kawasan esensial karst;

b.    kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan kawasan esensial karst;

c.    kegiatan pemanfaatan kawasan karst sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d.   peningkatan efesiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e.    kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan kawasan esensial karst dapat berupa :

a.    masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b.    keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan karst yang telah ditetapkan;

c.    pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan kawasan karst yang melanggar rencana pengelolaan yang telah ditetapkan; dan

d.   pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan esensial karst;

 

Pasal 16

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah membangun sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan kawasan esensial karst yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal ..... Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

       ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

 

Diundangkan di Makasssar

pada tanggal.... Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

             ttd

   ABDUL LATIF

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 & NOMOR ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Terkait