info-hukum

Raker Pansus Ranperda RTRWP Sulawesi Selatan 2020-2040

Makassar, JDIHSulsel.

Rabu, 14 Oktober 2020 berlokasi di lantai 9 Gedung Tower DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, berlangsung Rapat Kerja Pansus Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040. Rapat yang dipimpin oleh Bapak Rahman Pina dan Ibu Fadriaty sebagai pimpinan pansus merupakan tindak lanjut dari Rapat Ekspose yang menghadirkan 24 Pemerintah Daerah Kabupaten Kota pada tanggal 1 Oktober 2020.

Mewakili eksekutif, Tim Ahli Dinas PUTR Provinsi Sulsel Syafri, memaparkan bahwa secara garis besar masukan dari Kabupaten/Kota terhadap RTRWP Sulsel terkait dengan permasalahan tapal batas antar wilayah, serta permintaan agar RTRWP memberi gambaran zonasi pola struktur dan pola ruang yang terinci. Diketahui permasalahan tapal batas wilayah yang terjadi hingga saat ini terjadi antara Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba.

Beberapa anggota Pansus turut memberi masukan penting, diantaranya Bapak Adi Ansar yang mendorong Gubernur untuk menyelesaikan status Pulau Kakabia di Kepulauan Selayar yang bersengketa dengan Kabupaten Buton Selatan. Gugatan Pemkab Selayar ke MK terkait status pulau tersebut ditolak karena legal standing yang seharusnya diajukan oleh Pemerintah Provinsi karena termasuk permasalahan batas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, ibu Sugiarti Mangun Karim dalam Pansus tersebut juga menyoal agar RTRWP ini tidak hanya fokus melihat potensi ekonomi. Kelestarian alam, lingkungan hidup dan pemetaan daerah rawan bencana juga harus menjadi fokus dalam RTRWP tersebut. Hal tersebut sejalan dengan tanggapan Bapak John Rende agar RTRWP punya output untuk mengurangi dampak lingkungan seperti banjir di Makassar.

Tenaga Ahli DPRD, Prof. Pangeran Moenta dan Bapak Bachrianto Bahtiar mengungkapkan kekhawatiran atas proses komunikasi yang terputus putus dalam proses penyusunan RTRWP yang holistik ini. Beliau mengusul agar Pemerintah menyiapkan aplikasi yang memberi akses masyarakat untuk memberi masukan dan memantau perkembangan jalannya proses penyusunan RTRWP.

Terakhir pihak eksekutif yang hadir dari Biro Hukum, Dinas PUTR dan Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, merespon atas berbagai masukan tersebut sesuai kewenangan seperti pemasalahan tapal batas yang merupakan domain Kemendagri dan sementara masukan terkait substansi RTRWP berpedoman pada Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahuh 2018 dan Nomor 14 Tahun 2020.

Rapat Kerja tersebut ditutup oleh Asisten II Provinsi Sulawesi Selatan dan Rapat Kerja selanjutnya akan diadakan dengan agenda pembahasan pasal per pasal dari isi batang tubuh ranperda RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040. (djr/prd)