PUBLIK - PELAYANAN

2010

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.1, LD 2010/NO.1, TLD No.250, 27 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

ABSTRAK  :        

• Untuk Membangunan kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang baik di Sulawesi Selatan, maka diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh penyelengara pelayanan publik agar setiap aktivitasnya dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan warga masyarakat karena pemerintah dan penyelenggara sejatinya diadakan untuk mengabdi dan melayani kepentingan masyarakat. Sebagai upaya untuk mempertegas komitmen keberpihakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan, maka diperlukan pengaturan hukum guna menindaklanjuti Undang-Undang tentang Pelayanan Publik berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :  UU No. 47 Prp. Tahun 1960  jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; PP No.68 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PERDA SULSEL No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA SULSEL No. 10 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 7 Tahun 2008; PERDA SULSEL No. 8 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PERDA SULSEL No. 11 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.12 Tahun 2009; PERDA SULSEL No.5 Tahun 2009.
• Perda ini mengatur mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi : ketentuan umum; maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup; pembina, organisasi penyelenggara dan penataan pelayanan publik; hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pelayanan khusus, biaya/tarif pelayanan publik, perilaku pelaksana pelayanan, pengawasan pelayanan publik, pengaduan, dan indeks kepuasan masyarakat; peran serta masyarakat; penyelesaian pengaduan; sanksi administrasi; dan ketentuan penutup.

CATATAN :    

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2010.
• Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
• Penjelasan : 9 hlm.