DAERAH – PEMBANGUNAN – GENDER - PENGARUSUTAMAAN

2016

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.1, LD 2016/NO.1, TLD No.286, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

ABSTRAK   :    

• Memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dan berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial, serta tidak boleh ada dikriminasi. Selain itu ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Provinsi berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :  UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Prp. Tahun 1960  jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA SULSEL No. 2 Tahun 2010; PERDA SULSEL No. 6 Tahun 2012; PERDA SULSEL No. 1 Tahun 2014; PERDA SULSEL No. 10 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERDA SULSEL No. 9 Tahun 2015.
• Dalam Perda ini diatur mengenai Asas, fungsi, dan tujuan, wewenang pemerintah daerah,  tanggung jawab pemda, peran serta masyarakat, pelaksanaan, anggaran dan pembiayaan, kerjasama, koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan sanksi.

CATATAN :    

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2016.
• Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
• Penjelasan : 8 hlm.