JASA KONSTRUKSI – PENYELENGGARAAN

2004

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.2, LD 2004/NO.9, 14 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK   :    

• bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang berorientasi kepada prinsip yang tertuang dalam UU No.18 Tahun 1999, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Prp Tahun 1960; UU No.1 Tahun 1970, UU No.8 Tahun 1981, UU No.3 Tahun 1982, UU No.1 Tahun 1995,  UU No.9 Tahun 1995, UU No.5 Tahun 1999, UU No.8 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999,  UU No.28 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.28 Tahun 2000, PP No.29 Tahun 2000, PP No.30 Tahun 2000, PP No.39 Tahun 2001, PP No.52 Tahun 2001, Keppres No.44 Tahun 1999, Keppres No.80 Tahun 2003, Perda No.1 Tahun 2000, Perda No.39 Tahun 2001, Perda No.3 Tahun 2003, Perda No.4 Tahun 2003
• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan dan sasaran; lingkup pengaturan; kewajiban, hak dan kewenangan; penyelenggaraan jasa konstruksi; peran serta masyarakat; pertanggungjawaban publik; penyelesaian sengketa; sanksi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana.

CATATAN  :    

• semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
• Perda ini mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2004.

Penjelasan : -.