PAJAK – AIR TANAH – AIR PERMUKAAN

2002

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.3, LD 2002/NO.36, 17 Hlm, TLD 209, 6 Hlm.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH DAN AIR PERMUKAAN

ABSTRAK   :    

• bahwa berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai pajak daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensil bagi daerah sehingga perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Prp Tahun 1960; UU No.11 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.18 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2000, PP No.105 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, Keppres No.44 Tahun 1999, Perda No.6 Tahun 1987, Perda No.15 Tahun 2001.
• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah dan kewenangan pemungutan; masa pajak dan saat pajak terutang; surat pemberitahuan pajak daerah; penetapan pajak; tatacara pembayaran dan penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran; keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak; kadaluwarsa; penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; pemeriksaan; biaya pemungutan; bagi hasil penerimaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

CATATAN  :    

• Perda ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2002.
• Penjelasan : 6 Hlm.