IRIGASI

2009

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.3, LD 2009/NO.3, TLD NO.245, 42 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IRIGASI

ABSTRAK   :    

• Pengelolaan irigasi sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumber daya air yang diperlukan untuk menunjang pembangunan sumber daya air pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan. Berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah ini.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Prp Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1994; UU No.23 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 1999; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.20 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; PP No.42 Tahun 2008; PP No.43 Tahun 2008; Keppres No.32 Tahun 1990; Perpres No.1 Tahun 2007; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; PermenPU No.30/PRT/M/2007; PermenPU No.31/PRT/M/2007; PermenPU No.32/PRT/M/2007; PermenPU No.33/PRT/M/2007; Perda Provinsi Daerah Tk.I Sulawesi Selatan No.5 Tahun 1999; Perda Prov. Sulsel No.44 Tahun 2001; No.4 Tahun 2007; No.2 Tahun 2008; No. 8 Tahun 2008; No.10 Tahun 2008; No. 12 Tahun 2008.
• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pemberdayaan, pengelolaan air irigasi, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, konservasi, perlindungan dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan jaringan irigasi, alih fungsi lahan beririgasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

CATATAN  :        

• Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2009.
• Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan tindak lanjut pengaturan atas Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.
• Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Irigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
• Penjelasan : 14 hlm.