DAERAH - KEARSIPAN

2010

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.3, LD 2010/NO.3, TLD No.252, 30 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI.

ABSTRAK  :        

• Arsip sebagai sumber informasi dokumen dan barang bukti pertanggungjawaban serta memori kolektif mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis bagi pemerintah provinsi sulawesi selatan. penyelenggaraan kearsipan dalam lingkup pemerintah provinsi sulawesi selatan, kabupaten/kota, badan usaha milik daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan perseorangan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :  UU No. 47 Prp. Tahun 1960  jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No.8 Tahun 1997; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; KEPPRES No. 87 Tahun 1999; KEPPRES No. 105 Tahun 2004; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA SULSEL No. 2 Tahun 2008; PERDA SULSEL No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA SULSEL No. 12 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 5 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 1 Tahun 2010.
• Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan arsip sejak tahap paling awal dimana arsip diciptakan sampai dengan tahap penggunaan dan pelestarian. Guna mengoptimalkan penyelenggaraan secara teknis, diatur pula pembinaan dan pengawasan kepada setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan penetapan Peraturan Daerah ini dipertegas pula bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan hanya terdapat arsip dinamis dan arsip statis yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, pelestarian dan pengelolaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kecuali yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Pusat.

CATATAN :    

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2010.
• Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
• Penjelasan : 11 hlm.