KEMISKINAN – PENANGGULANGAN – SULAWESI SELATAN

2012

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.3, LD 2012/NO.3, TLD No.265, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

ABSTRAK  :        

• Dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan. Sesuai lingkup kewenangan otonomi Provinsi perlu mendorong penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh melalui kebijakan regulasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :  UU No. 47 Prp. Tahun 1960  jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERPRES No. 15 Tahun 2010; INPRES No. 1 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2010; PERDA SULSEL No. 10 Tahun 2008; PERDA SULSEL No. 12 Tahun 2008; PERDA SULSEL No. 2 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 4 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 5 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 1 Tahun 2010; PERDA SULSEL No. 4 Tahun 2010.
• Perda ini mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan, indikator dan sumber data kemiskinan, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan sumber pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :    

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2012.
• Penjelasan : 2 hlm.