KEUANGAN DAERAH – POKOK POKOK PENGELOLAAN

2003

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.4, LD 2003/NO.24, 21 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK   :    

• bahwa pokok-pokok keuangan daerah sebagai pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Prp Tahun 1960; UU No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.104 Tahun 2000, PP No.105 Tahun 2000, PP No.107 Tahun 2000, PP No.108 Tahun 2000, PP No.109 Tahun 2000, PP No.20 Tahun 2001, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, Keppres No.44 Tahun 1999, Keppres No.74 Tahun 2001,  Kepmendagri No.29 Tahun 2002, Perda No.1 Tahun 1999, Perda No.7 Tahun 2000, Perda No.45 Tahun 2001.
• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kedudukan Keuangan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD, Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN  :    

• Perda ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2003.
• Penjelasan : 6 Hlm.