MINERAL – BATUBARA – PERTAMBANGAN - PENGELOLAAN

2011

PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NO.5, LD 2011/NO.5, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

ABSTRAK   :    

• Untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikutsertakan potensi masyarakat setempat. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali.
• Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :  UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 47 Prp. Tahun 1960  jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 1Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERKAPOLRI No. 2 Tahun 2008; PERMENESDM No, 18 Tahun 2008; PERMENESDM No. 18 Tahun 2008; PERMENESDM No. 34 Tahun 2009, PERMENESDM No. 17 Tahun 2010; KEPMENPE No. 1211.K/008/M.PE/1995; KEPMENPE No. 555.K/26/M.PE/1995; PERDA SULSEL No. 2 Tahun 2008; PERDA SULSEL No. 8 Tahun 2008; PERDA SULSEL No. 5 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 9 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 13 Tahun 2009; PERDA SULSEL No. 1 Tahun 2010.
• Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penguasaan dan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara, usaha pertambangan, kewenangan pemerintah daerah, Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP), reklamasi dan penutupan tambang, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan, berakhirnya izin usaha pertambangan (IUP), pendapatan negara dan daerah, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan, penyidikan, sanksi administratif.

CATATAN :   

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juli 2011.
• Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.